Rencana pengadaan jet tempur Chengdu J‑10 dari Tiongkok oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan) kembali memunculkan sorotan karena dinilai belum ditopang oleh perencanaan strategis yang matang. Meskipun pengumuman resmi menyebut bahwa pesawat ini akan segera “terbang di Jakarta”, sejumlah analisis dan laporan publik menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan masih dalam tahap kajian dan belum memperlihatkan kejelasan dalam mekanisme, dukungan logistik, dan integrasi sistem alutsista. Jakarta Daily+3Antara News+3Republika Online+3
Kronologi Singkat
-
Pada 15 Oktober 2025, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa J‑10 “segera” akan terbang di Jakarta sebagai bagian dari modernisasi alutsista TNI. Rmol.id+1
-
Namun beberapa hari setelah itu, Kemenhan melalui Kepala Biro Informasi/Humas, Frega Wenas Inkiriwang, menyebut bahwa pengadaan J‑10 masih dalam tahap kajian oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU), termasuk evaluasi kesesuaian platform, anggaran dan sistem pendukung. Antara News+1
-
Laporan pers juga menyebut bahwa anggaran sebesar US$ 9 miliar (~Rp 148 triliun) telah disiapkan dalam APBN untuk pembelian J‑10 sebanyak 42 unit. Republika Online+1
-
Meski demikian, belum ada rincian resmi terkait jadwal pengiriman, kesiapan logistik, dan konfigurasi lengkap pesawat. Republika Online+1
Alasan Kritik terhadap Perencanaan Strategis
-
Kesesuaian Platform dan Interoperabilitas
Para pengamat mencatat bahwa pengadaan J‑10 belum melalui proses seleksi dan peta jalan alutsista yang jelas. Sebuah artikel menyebut:“Pengadaan pesawat terbang… seyogianya merujuk pada perencanaan strategis jangka panjang dan terpadu.” Kompas
Artinya, memilih satu jenis pesawat tanpa mempertimbangkan kesiapan sistem pendukung (logistik, suku cadang, pilot/training) berisiko menimbulkan beban tambahan. -
Anggaran Besar Tanpa Penjelasan Detail
Anggaran yang disebut sangat besar namun belum dilengkapi dengan roadmap pengadaan, transmisi teknologi, atau strategi pemeliharaan jangka panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan prioritas alokasi dana pertahanan di tengah kebutuhan lainnya. -
Kondisi Kajian yang Masih Terbuka
Meskipun diumumkan sebagai “segera”, status masih dalam kajian oleh TNI AU menunjukkan bahwa keputusan final belum diambil secara definitif. Hal ini menimbulkan kesan jalan mundur atau keputusan tergesa‑gesa. Antara News -
Dampak Geopolitik dan Diplomasi
Pengadaan dari Tiongkok bisa membawa implikasi diplomasi dan aliansi. Meski TNI menyebut bahwa kerjasama dengan negara lain tetap terjaga, pengamat mempertanyakan apakah keputusan strategis ini telah mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hubungan militer dan keamanan. Antara News
Potensi Risiko dan Tantangan
-
Pemeliharaan & Suku Cadang: Jika pesawat dibeli dalam kondisi bekas atau dengan siklus produksi berbeda, risiko ketersediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan bisa meningkat.
-
Integrasi dengan Sistem Eksisting: Sistem radar, rudal, interoperabilitas dengan alutsista lain (Angkatan Laut/Angkatan Darat) harus dipastikan agar tidak menghambat kesiapan operasional.
-
Kebutuhan Logistik dan Pelatihan: Pilot dan teknisi harus dilatih khusus; infrastruktur hangar, simulasi, dan basis pemeliharaan di Indonesia harus disiapkan.
-
Transparansi dan Akuntabilitas: Masyarakat dan DPR membutuhkan penjelasan yang komprehensif agar pengadaan ini tidak dipandang sebagai pembelian simbolik tanpa dukungan operasional nyata.
Kesimpulan
Rencana pengadaan Chengdu J‑10 oleh Indonesia adalah bagian dari upaya modernisasi alutsista yang ambisius. Namun, pengumuman yang cepat dan angka besar anggaran tanpa roadmap publisitas yang komprehensif membuat banyak pihak menilai bahwa keputusan ini kurang didukung oleh perencanaan strategis yang matang. Untuk menjadi langkah yang efektif, perlu ada transparansi roadmap, penjelasan teknis dan logistis, serta integrasi dengan sistem pertahanan nasional yang holistik.