Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengungkap secara terbuka berbagai kendala yang selama ini menghantui implementasi sistem inti administrasi perpajakan Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Belakangan, sistem elektronik yang diharapkan menjadi tulang punggung reformasi perpajakan ini justru menuai sorotan lantaran belum berjalan optimal. detikfinance+2suara.com+2
Penyebab utama: kontrak dan kualitas teknis
Purbaya menyebut bahwa salah satu akar permasalahan adalah kontrak pengembangan dengan vendor asal Korea Selatan, konsorsium LG CNS‑Qualysoft. Karena kontrak belum sepenuhnya selesai, akses ke bagian pemrograman sistem masih terbatas bagi tim internal Kemenkeu. suara.com+1
Selain itu, pada lapisan terdalam sistem (programming layer), ditemukan kode program yang menurut Purbaya “selevel lulusan SMA”. Pernyataan itu digunakan untuk menekankan rendahnya kualitas developer yang digunakan oleh vendor dalam periode awal. detikfinance+1
Empat layer sistem yang bermasalah
Purbaya memaparkan bahwa Coretax terdiri dari empat lapisan utama yang harus diperbaiki: upper layer (jaringan dan akses), middle layer (session, cookie, firewall), programming layer (logika dan kode aplikasi), dan operational layer (layanan pengguna langsung). suara.com+1
-
Atas (upper): Koneksi jaringan belum optimal, menyebabkan time-out dan gagal login. suara.com
-
Tengah (middle): Manajemen session dan cookie bermasalah, menimbulkan terlemparnya pengguna dari sistem. detikfinance
-
Bawah (programming): Kode bermasalah, vendor lambat merespon rekomendasi perbaikan. Investing.com
-
Operasional: Laporan pengguna berupa error 500 atau lambatnya pemrosesan data masih terjadi. Berita Satu
Dampak bagi masyarakat dan wajib pajak
Beberapa pelaku usaha dan wajib pajak mengeluhkan gangguan pada layanan administrasi pajak akibat Coretax. Mulai dari login gagal, layanan yang terhenti, hingga terbatasnya akses untuk mengisi SPT atau faktur pajak. Bisnis.com+1 Kondisi ini berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintah. jurnal-stiepari.ac.id
Janji perbaikan hingga awal 2026
Pada konferensi pers, Purbaya menyebut bahwa meskipun target awal adalah menyelesaikan semua perbaikan dalam satu bulan, realitas menunjukkan bahwa proses ini lebih panjang. Ia memproyeksikan bahwa keseluruhan perbaikan bisa selesai pada Januari–Februari 2026 setelah kontrak dengan vendor benar-benar beres. suara.com+1
Ia juga menyatakan akan memperkuat tim internal dengan tenaga IT lokal dan hacker berperingkat dunia dari Indonesia untuk memastikan tidak terulang kebocoran data atau kualitas buruk. detikfinance
Catatan penting dan tantangan ke depan
Meskipun telah diungkap sejumlah masalah dan rencana perbaikan, beberapa pengamat menyebut bahwa akar persoalan proyek teknologi publik seperti Coretax tidak hanya soal teknis, tetapi juga manajemen pengadaan, pengawasan kontrak, uji coba sistem yang belum memadai, dan kurangnya transparansi. Jurnal Unipasby+1
Kunci keberhasilan bukan hanya memperbaiki bug, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan memastikan sistem berjalan secara andal dan efisien.
Kesimpulan
Perjalanan Coretax menjadi pengingat bahwa transformasi digital dalam skala besar membutuhkan persiapan matang: mulai dari vendor yang kompeten, kode yang berkualitas, kontrak yang jelas, hingga pengawasan yang ketat. Pernyataan Menteri Purbaya membuka relung problematika yang selama ini tersembunyi—dan sekaligus menegaskan bahwa perbaikan menyeluruh harus datang dengan segera, agar sistem perpajakan digital benar-benar menjadi fondasi fiskal yang kokoh bagi Indonesia.
Dengan mengungkap secara gamblang kendala Coretax dan menetapkan target perbaikan hingga awal 2026, Purbaya menunjukkan komitmen untuk memperbaiki layanan publik esensial bagi perekonomian nasional. Namun, implementasi berikutnya akan menjadi ujian nyata bagi Kemenkeu dan DJP untuk membuktikan bahwa perbaikan bukan sekadar janji.