Pemerintah memastikan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan pelaku UMKM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra, sebagai bagian dari paket pemulihan pascabencana.
📰 Latar Belakang & Pengumuman Resmi
-
Pada 7 Desember 2025, Prabowo Subianto — Presiden Republik Indonesia — mengumumkan bahwa utang KUR bagi petani dan pelaku UMKM yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra akan dihapuskan. detiknews+2suara.com+2
-
Kebijakan ini ditujukan untuk korban bencana di beberapa provinsi di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. law-justice.co+2suara.com+2
-
Alasan penghapusan: karena bencana alam dianggap sebagai kondisi “force majeure” — bukan akibat kelalaian petani/UMKM. Oleh karena itu, pemerintah mengambil tanggung jawab agar beban finansial dibebaskan. suara.com+2aspirasinews.id+2
Dalam peninjauan di lapangan — termasuk di lokasi jembatan yang rusak parah — pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap pemulihan dan rehabilitasi, termasuk menghapus utang dan mengirimkan bantuan pangan. sumut.disway.id+2Media Asuransi News+2
✅ Siapa yang Berhak & Skema Penghapusan KUR
-
Pembebasan utang menyasar petani dan pelaku UMKM yang sawah, lahan, usaha, atau tempat usaha mereka terdampak langsung banjir/longsor. detiknews+2law-justice.co+2
-
Pemerintah — melalui koordinasi antara instansi terkait (misalnya Bank Nagari di Sumatra Barat, dan bank/bank penyalur KUR lain) — siap melaksanakan kebijakan ini secara luas. Republika Online+2Media Asuransi News+2
-
Dahulu, kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM sudah dipetakan melalui regulasi nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yang memberi dasar hukum bagi proses penghapusan kredit macet bagi UMKM. ANTARA News+2ANTARA News+2
-
Namun, untuk kasus bencana ini, penghapusan berlaku tanpa batasan — selama memenuhi kriteria terdampak bencana — sebagaimana ditegaskan oleh Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan. law-justice.co+2Media Asuransi News+2
Reaksi dan Tanggapan dari Stakeholder
-
Beberapa anggota legislatif (seperti dari DPR RI) mendukung kebijakan ini, menyebutnya langkah tepat untuk membantu petani dan UMKM terdampak. Namun mereka juga menilai bahwa penghapusan utang saja tak cukup — harus disertai bantuan pemulihan sarana produksi (saprodi), rumah, dan perumahan bagi korban bencana. suara.com+2ANTARA News+2
-
Pemerintah tidak hanya menghapus utang, tetapi juga menggandakan pengiriman bantuan pangan ke wilayah terdampak agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemulihan. Media Asuransi News+2aspirasinews.id+2
-
Untuk mendukung pemulihan usaha, pemerintah akan mempercepat penyaluran pembiayaan KUR baru serta bantuan lain bagi UMKM terdampak — sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional pascabencana. ANTARA News+2Bloomberg Technoz+2
⚠️ Tantangan dan Catatan Penting
-
Meskipun utang KUR dihapus, banyak korban — khususnya petani — kehilangan lahan, sawah, atau sarana produksi, sehingga belum tentu bisa langsung berproduksi lagi. Dalam konteks ini, relaksasi utang harus diiringi bantuan produktif: bibit, pupuk, peralatan, hingga akses pasar. DPR menekankan hal ini. suara.com+2ANTARA News+2
-
Regulasi penghapusan utang (seperti PP 47/2024) sebelumnya menargetkan pembebasan piutang macet UMKM — tapi dengan batasan tertentu, dan umumnya untuk kredit macet lama. ANTARA News+2Berkas DPR+2
-
Untuk skema force majeure akibat bencana, pelaksanaan butuh verifikasi dan koordinasi antara pemerintah, bank penyalur, dan nasabah — demi memastikan utang yang dihapus memang milik mereka yang terdampak.
🔮 Implikasi untuk Pemulihan dan Ekonomi Lokal
-
Dengan utang dibebaskan, petani dan pelaku UMKM bisa fokus pada pemulihan usaha tanpa beban finansial — ini bisa mempercepat kebangkitan ekonomi lokal di wilayah terdampak.
-
Kombinasi penghapusan utang + bantuan pangan + potensi akses KUR baru memberi peluang bagi UMKM dan petani untuk bangkit kembali — terutama penting bagi daerah pedesaan dan agraris.
-
Kebijakan ini bisa menjadi preseden penting: menunjukkan bahwa negara siap mengambil risiko finansial demi membantu warga terdampak bencana; tapi efektivitas jangka panjang bergantung pada pelaksanaan bantuan pemulihan nyata (bukan hanya utang).
Kesimpulan
Kebijakan penghapusan utang KUR bagi korban bencana Sumatra adalah langkah besar dan tegas dari pemerintah — menunjukkan empati dan tanggung jawab di tengah krisis. Namun agar niat baik ini nyata membantu, perlu dipastikan: verifikasi korban, pendampingan produktif (saprodi, permodalan baru), dan pemantauan ketat agar bantuan tepat sasaran.