Isu bahwa Presiden Prabowo Subianto “memaksa” atau “mendorong warga desa untuk bergabung” dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) ramai diperbincangkan di sejumlah media dan publik. Berikut rangkuman fakta, konteks, dan klarifikasi seputar isu tersebut.
Apa Itu Kopdes Merah Putih?
-
Kopdes Merah Putih adalah program koperasi desa (Koperasi Desa/Kelurahan) yang diinisiasi oleh pemerintah, diresmikan oleh Prabowo. Koperasi Merah Putih+2Detik+2
-
Pada 21 Juli 2025, Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih sekaligus secara simbolis di Klaten, Jawa Tengah. Detik+1
-
Tujuannya: memperkuat kemandirian ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi bahan kebutuhan penting (sembako, obat), serta membangun gudang desa dan apotek di tingkat desa. Detik+1
Isu “Warga Desa Wajib Gabung Kopdes” — Apakah Benar?
-
Sejauh ini, tidak ada bukti sahih dari media mainstream yang menyatakan bahwa Prabowo “memerintahkan semua warga desa wajib menjadi anggota” Kopdes Merah Putih.
-
Dalam pidatonya, Prabowo justru menekankan bahwa koperasi ini harus milik rakyat, bukan alat untuk pengurus koperasi mencari keuntungan pribadi. Rmol.id+1
-
Ia bahkan memperingatkan agar fenomena “Ketua Untung Duluan” (KUD) di koperasi tradisional tidak terulang di Kopdes Merah Putih. Kompas Finansial+1
-
Selain itu, Kopdes Merah Putih tidak dirancang untuk menggantikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kementerian Desa menyatakan bahwa BUMDes dan Kopdes akan menjadi mitra: BUMDes lebih fokus pada pengelolaan aset, sedangkan Kopdes akan menangani distribusi dan pembiayaan. Bisnis Ekonomi
Polemik dan Kontroversi: Kasus Kopdes Tuban
-
Ada laporan bahwa di Desa Pucangan, Kabupaten Tuban, Kopdes Merah Putih “tutup” hanya sehari setelah diresmikan. Detik
-
Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa ini akibat “salah paham” antara pihak koperasi dan pemimpin lokal, dan bukan penutupan permanen. Detik
-
Ia menegaskan bahwa operasi Kopdes kini sudah kembali normal. Detik
Kritik dan Kekhawatiran
-
Ada kekhawatiran bahwa Kopdes Merah Putih bisa tumpang tindih fungsi dengan BUMDes. Sebuah laporan menyatakan potensi konflik kelembagaan dan duplikasi fungsi (misalnya di distribusi pupuk atau pinjaman desa). jakartasatu.com
-
Masalah tata kelola juga disoroti: Prabowo sudah mengingatkan agar pengurus koperasi tidak menyalahgunakan struktur untuk keuntungan individu. Kompas Finansial+1
-
Untuk mengatasi potensi penyimpangan, Prabowo menyebut aliran dana koperasi akan diawasi menggunakan sistem teknologi dan digital agar transparan. Rmol.id
Kesimpulan
-
Isu “wajib bergabung” tidak sepenuhnya akurat. Meskipun Prabowo mendorong partisipasi desa dalam Kopdes, tidak ada pernyataan resmi bahwa semua warga desa diwajibkan menjadi anggota.
-
Kopdes Merah Putih lebih diarahkan sebagai infrastruktur ekonomi desa — koperasi untuk distribusi, simpan-pinjam, apotek desa, gudang — bukan alat politik atau alat untuk mencari keuntungan pengurus.
-
Ada potensi risiko kelembagaan dan tata kelola, tetapi Prabowo dan pemerintah menyatakan komitmen untuk menjaga koperasi ini agar benar-benar “milik rakyat”.