Partai NasDem menanggapi sorotan Ketua Komisi V DPR, Lasarus, yang mengkritik Wali Kota Sibolga terkait banjir dan tanggap darurat. NasDem angkat suara soal konteks bencana, posisi Wali Kota di lapangan, serta kritik politik yang memanas.

NasDem Respons Lasarus Usai Soroti Wali Kota Sibolga soal Banjir

Medan / Sibolga, 13 Desember 2025 — Partai NasDem memberikan respons resmi terhadap kritik keras yang dilontarkan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, terkait ketidakhadiran Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazri Penarik, saat rapat tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang digelar Komisi V DPR di Pandan, Tapanuli Tengah. NasDem menilai sorotan Lasarus tidak adil dan kurang mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. detikcom+1

Kritik Lasarus dan Kontroversi Rapat Tanggap Darurat

Pada rapat penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara yang turut berdampak di Kota Sibolga, Lasarus menyatakan kecewa karena Wali Kota Sibolga tidak hadir langsung dalam forum penting tersebut. Lasarus bahkan menegaskan bahwa rapat yang melibatkan jajaran kementerian dan pihak terkait belum efektif tanpa kehadiran kepala daerah yang terdampak. detikcom

Sorotan itu kemudian viral dan memicu respons politik dari NasDem, terutama dari Ketua DPW NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST. Menurutnya, Lasarus seharusnya memastikan dulu alasan ketidakhadiran Wali Kota sebelum mengkritik. Sumut Pos

NasDem: Nyawa Lebih Penting Daripada Rapat Formal

NasDem menegaskan bahwa pada saat rapat berlangsung, Wali Kota Sibolga sedang berada di lokasi bencana, membantu evakuasi dan memberikan perhatian langsung kepada warga yang terdampak banjir dan tanah longsor — bukan sekadar memenuhi formalitas rapat. Hal ini ditekankan sebagai alasan ketidakhadiran Syukri dalam forum Komisi V yang digelar Rabu malam (10/12/2025). detikcom

Ketua NasDem Sumut juga menyindir bahwa fokus pada jadwal rapat, tanpa melihat usaha nyata di lapangan, menunjukkan kurangnya empati terhadap situasi darurat yang sedang dihadapi. Pernyataan NasDem menegaskan bahwa “nyawa manusia jauh lebih berharga daripada rapat yang tidak memberikan solusi nyata.” detikcom

Penjelasan Konteks Banjir dan Tanggap Darurat

Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumut, termasuk Sibolga dan Tapanuli Tengah, telah memutus akses jalan dan memicu evakuasi massal serta pengungsian warga di beberapa titik. Kondisi ini menuntut respons cepat di lapangan, sehingga sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Sibolga, memilih turun tangan langsung menangani kondisi darurat. https://www.gesuri.id/

Selain itu, akses komunikasi di beberapa titik wilayah sempat terputus saat bencana awal terjadi, membuat koordinasi rapat pun tidak selalu ideal dibandingkan dengan langsung berada di lapangan untuk memberikan bantuan dan evakuasi warga secara langsung. Lamongan Terkini

Politik vs Peran Kepala Daerah

NasDem juga mengkritik Lasarus karena dinilai terlalu cepat bertindak politis terhadap ketidakhadiran pemimpin daerah dalam kondisi bencana, tanpa memperhatikan konteks kemanusiaan. NasDem menekankan bahwa kritik tersebut layak dilontarkan jika sudah memastikan fakta lengkap, bukan berdasarkan asumsi. Sumut Pos

Pihak NasDem menilai bahwa diplomasi politik dan kerja sama antara DPR dan pemerintah daerah jauh lebih penting dalam masa tanggap darurat ketimbang saling menyalahkan. NasDem mengimbau agar semua pihak fokus pada penanganan lapangan dan pemulihan kondisi warga yang terdampak banjir. Sumut Pos

Dampak terhadap Komunikasi Publik

Respons NasDem ini menimbulkan perdebatan publik di media sosial dan media nasional, khususnya terkait persepsi peran anggota legislatif versus eksekutif di tingkat daerah saat bencana besar. Beberapa pihak menilai kritik DPR sah saja, sementara pendukung NasDem menilai kritik itu tidak kontekstual dengan situasi warga yang terjebak banjir. detikcom

Kesimpulan: NasDem menanggapi kritik Lasarus terhadap Wali Kota Sibolga dengan menekankan konteks bencana, pentingnya tindakan langsung di lapangan, dan kebutuhan untuk memastikan fakta sebelum menyuarakan kritik politik. NasDem menilai fokus harus pada pertolongan kepada warga terdampak dan koordinasi lintas lembaga, bukan saling menyalahkan di tengah kondisi darurat. detikcom+1