Komisi III DPR RI secara tegas menolak usulan agar Kapolri langsung dipilih oleh Presiden tanpa melibatkan DPR. Artikel ini mengulas alasan penolakan, pandangan politik, dan implikasi terhadap mekanisme pengangkatan Kapolri di Indonesia.

Komisi III Menolak Kapolri Dipilih Presiden Tanpa DPR

Jakarta, 13 Desember 2025 — Komisi III DPR RI menyatakan penolakan keras terhadap usulan agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dapat langsung dipilih oleh Presiden tanpa harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Sikap ini menegaskan pentingnya peran legislatif dalam proses pengangkatan Kapolri demi menjaga mekanisme checks and balances di pemerintahan.

Latar Belakang Usulan

Usulan agar Presiden dapat langsung memilih Kapolri tanpa melalui DPR muncul dalam diskusi politik sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi dan percepatan proses pengisian jabatan strategis. Beberapa kalangan menganggap prosedur saat ini terlalu birokratis dan menghambat efektivitas kepemimpinan Polri. (kompas.com)

Namun, usulan ini langsung mendapatkan kritik dari sejumlah anggota DPR, khususnya dari Komisi III yang membidangi hukum, keamanan, dan pertahanan.

Alasan Penolakan Komisi III

Ketua Komisi III, Andi Wijaya, menegaskan bahwa pengangkatan Kapolri tanpa persetujuan DPR akan mengurangi fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

“Kapolri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional dan penegakan hukum. Proses pengangkatan harus melalui DPR agar tetap transparan dan akuntabel,” kata Andi. (detik.com)

Menurut Andi, mekanisme saat ini yang melibatkan DPR memberikan legitimasi politik yang kuat dan menjaga independensi Polri dari pengaruh kekuasaan eksekutif semata.

Pandangan Partai Politik dan Pengamat

Beberapa partai politik seperti Partai Golkar dan Partai NasDem mendukung sikap Komisi III. Mereka menyatakan bahwa pengawasan legislatif terhadap pengangkatan pejabat tinggi negara merupakan bagian dari demokrasi yang sehat dan wajib dipertahankan.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Retno Wulandari, menilai penolakan tersebut tepat karena Kapolri bukan hanya pejabat administratif, tetapi juga pemegang mandat publik yang harus diawasi secara ketat.

“DPR sebagai representasi rakyat memiliki hak untuk memastikan figur Kapolri memenuhi kriteria integritas dan profesionalisme,” ujar Retno. (tirto.id)

Implikasi terhadap Sistem Pengangkatan Kapolri

Penolakan Komisi III memperkuat posisi DPR dalam proses pengangkatan Kapolri, sekaligus mengingatkan pentingnya mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Meski demikian, perdebatan mengenai efisiensi dan transparansi proses pengangkatan masih berlangsung, termasuk usulan perbaikan prosedur agar lebih cepat tanpa mengorbankan aspek pengawasan.

Kesimpulan

Komisi III DPR RI menolak keras usulan Kapolri dipilih langsung oleh Presiden tanpa DPR karena berpotensi melemahkan pengawasan legislatif dan keseimbangan kekuasaan. Mekanisme pengangkatan Kapolri yang melibatkan DPR dinilai penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi politik.