Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur — termasuk rumah dinas dan kantor bupati — dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dalam proses ini, KPK menyita sejumlah uang tunai yang diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi kepada Sugiri Sancoko. CNN Indonesia+2Media Indonesia+2
Kronologi Kejadian
-
OTT dilakukan pada Jumat‑malam, 7 November 2025, terhadap Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo, bersama 12 orang lainnya. Suara Surabaya+1
-
Selasa, 11 November 2025, KPK menggeledah kompleks rumah dinas dan kantor pemerintahan Kabupaten Ponorogo selama lebih dari enam jam. Antara News Jatim+1
-
Petugas membawa tiga koper besar berisi dokumen dari lokasi penggeledahan. Antara News Jatim+1
-
KPK kemudian memastikan bahwa “sejumlah uang tunai” telah disita dan sebagai barang bukti dalam kasus ini. Nilai pastinya belum diumumkan. Media Indonesia+1
Dugaan Perkara
-
Sugiri Sancoko dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo ditetapkan tersangka atas dugaan suap jual‑beli jabatan, fee proyek RSUD, dan gratifikasi. Total indikasi penerimaan mencapai sekitar Rp 2,6 miliar. merdeka.com+1
-
Klaster kasus:
-
Suap jual‑beli jabatan (~Rp 900 juta)
-
Fee proyek RSUD dr. Harjono (~Rp 1,4 miliar)
-
Gratifikasi (~Rp 300 juta) merdeka.com
-
Respon & Langkah KPK
-
KPK belum menyebut secara terbuka jumlah pasti uang yang disita, hanya mengonfirmasi adanya “uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah.” Media Indonesia+1
-
Penyidik terus menelusuri aliran uang, dokumen pengadaan proyek, mutasi jabatan, serta pihak‑pihak yang diduga memberi maupun menerima uang.
-
Bupati dan tersangka lain telah ditahan untuk penyidikan lebih lanjut. CNN Indonesia+1
Implikasi & Dampak
-
Kasus ini menjadi peringatan bagi pejabat daerah bahwa mekanisme suap, gratifikasi maupun penjualan jabatan tetap menjadi fokus pemberantasan korupsi.
-
Untuk Pemerintah Kabupaten Ponorogo: pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan akan diuji kepercayaan masyarakat dan investor karena situasi hukum kepala daerahnya.
-
Secara nasional, KPK menunjukkan bahwa penggeledahan dan penyitaan uang tunai tetap menjadi metode kunci dalam mengungkap tindak pidana korupsi besar.
Catatan & Keterbatasan
-
Hingga saat ini, belum dirilis daftar lengkap nama semua pihak yang ditangkap, maupun detail lengkap jumlah uang yang disita.
-
Proses penyidikan masih berlangsung; konstruksi perkaranya belum final.
-
Fakta bahwa uang disita bukan berarti hukuman sudah dijatuhkan — proses persidangan dan pembuktian masih harus ditempuh.
Kesimpulan
Operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan sejumlah pejabat menunjukkan tindakan tegas dalam memberantas korupsi di level daerah. Sejumlah uang tunai telah disita usai penggeledahan rumah dinas dan kantor bupati. Meski detail masih terbatas, indikasi suap, gratifikasi dan jual‑beli jabatan telah ditemukan. Kasus ini akan menjadi sorotan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
