Rencana aksi besar‑besaran oleh ribuan buruh di depan Gedung DPR RI dan Istana Merdeka pada awal Juni 2025 resmi dibatalkan. Keputusan ini disampaikan oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh dan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), setelah terjadi proses dialog antara serikat pekerja, pemerintah dan DPR RI. https://news.okezone.com/+2detiknews+2
Latar Belakang Pembatalan
Seperti dilansir, pembatalan aksi yang sedianya digelar pada hari Selasa, 3 Juni 2025, muncul setelah buruh menerima undangan audiensi di DPR RI untuk membahas sejumlah tuntutan. “Setelah melalui diskusi yang panjang … maka diputuskan bahwa terhadap 4 tuntutan buruh … akan dicari kesepakatan yang dapat diterima semua pihak,” kata Said Iqbal. detiknews
Lebih lanjut, audiensi digelar di Komisi VIII dan beberapa komisi terkait, dihadiri oleh perwakilan buruh, Menteri Ketenagakerjaan, dan pimpinan DPR. detiknews Menurut pernyataan resmi, keputusan untuk membatalkan aksi mencerminkan langkah strategis agar dialog berjalan terlebih dahulu.
Apa Saja Tuntutan Buruh?
Meskipun aksi dibatalkan, tuntutan yang disampaikan cukup konkret dan berhubungan dengan kondisi pekerja:
-
Penghapusan outsourcing dan kontrak kerja kerja tidak menentu.
-
Kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar ± 8,5–10,5%. Kaltim Post – Berita Kalimantan Timur+1
-
Perlindungan terhadap PHK massal dan jaminan sosial bagi pekerja.
-
Penyelarasan regulasi ketenagakerjaan melalui RUU Ketenagakerjaan yang pro‑pekerja.
Alasan Formal Pembatalan Aksi
Menurut sejumlah laporan, ada tiga alasan utama pembatalan demo:
-
Audiensi akan digelar – perwakilan buruh telah diterima di DPR sehingga dianggap momentum dialog lebih prioritas. detiknews+1
-
Penyesuaian lokasi & jadwal – rencana awal aksi dua titik (DPR + Istana) diubah menjadi titik tunggal di DPR agar lebih terfokus dan tertib. Kaltim Post – Berita Kalimantan Timur
-
Konsolidasi internal buruh – buruh dari Jabodetabek diberitahu untuk tidak melakukan aksi pada tanggal tertentu karena akan ada aksi yang lebih besar kemudian. suara.com
Implikasi Keputusan bagi Semua Pihak
Keputusan membatalkan aksi ini membawa beberapa dampak:
-
Buruh mendapat kesempatan dialog formal dengan DPR dan pemerintah tanpa harus melakukan aksi besar di jalan.
-
Pemerintah & DPR memperoleh ruang untuk menegosiasikan tuntutan pekerja yang cukup penting tanpa eskalasi massa.
-
Publik & industri mendapat kepastian bahwa aksi tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi secara ekstrem pada hari tersebut.
Namun, buruh juga mengingatkan bahwa pembatalan aksi bukan berarti tuntutan dihapus atau dilupakan. Mereka menegaskan bahwa jika dialog tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, mereka siap kembali turun ke jalan. Antara News+1
Tantangan ke Depan
Meski telah menghasilkan audiensi, beberapa tantangan masih harus dihadapi:
-
Pemastian waktu dan rincian implementasi tuntutan seperti RUU Ketenagakerjaan.
-
Pengawasan agar pemerintah dan DPR menindaklanjuti kesepakatan secara nyata.
-
Konsolidasi buruh di seluruh daerah agar tuntutan nasional ini juga diperjuangkan di tingkat lokal.
-
Transparansi dalam proses dialog agar anggota buruh merasa suara mereka benar‑benar diperhitungkan.
Kesimpulan
Pembatalan aksi ribuan buruh di DPR RI bukanlah akhir perjuangan, melainkan titik transisi dari aksi jalanan menuju proses dialog. Dialog dengan DPR dan pemerintah menjadi langkah yang dianggap lebih strategis oleh buruh. Namun, hasil konkret dari dialog tersebut masih harus ditunggu. Pihak buruh tetap menegaskan kesiapan untuk kembali melakukan aksi jika kesepakatan tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata.